Banjir Itu Salah Siapa?

by nuzuli ziadatun ni'mah


Sesungguhnya ini telah saya tulis sejak tanggal 1 Februari kemarin-kemarin. Hanya saja tersimpan begitu saja di laptop yang tidak ada koneksi internet. Hingga hari ini, setelah membaca artikel Banjir Bukan Bencana di KOMPAS edisi Rabu, 5 Februari 2014, saya jadi tergugah untuk posting tulisan yang sudah keburu saya tulis sebelumnya ini.

Sayang jika hanya terlupakan di laptop…

**

Saya kira semua orang juga bertanya-tanya tentang masalah banjir yang sedang begitu gencar diberitakan di media manapun itu.

Siapakah penyebabnya?

Ulasan di berita yang sempat saya dengar beberapa saat yang lalu jauh lebih banyak membahas janji-janji pemerintah, ketimbang membahas penyebab mikro dari banjir ini. Dan, justru berita itu yang mempengaruhi saya untuk menulis.

Saya akan lebih dulu membahas apa yang disampaikan pembawa berita di sore ini.

Dalam berita tersebut, disebutkan masalah-masalah banjir terutama berkenaan dengan janji-janji pemerintah selama dulu mereka kampanye. Entahlah, ada beberapa bagian yang saya tidak terlalu setuju dengan cara pembawa berita tersebut menyampaikan opininya.

Misalnya saja, saya merasa akan jauh lebih sopan bahwa juga menyampaikan usaha-usaha pemerintah yang memang sudah berjalan untuk mengurangi kemungkinan banjir disamping penegasan bahwa pemerintah hanya punya janji, tapi tidak merealisasikan. Saya rasa itu amat tidak sopan.

Menurut saya, menjadi pemimpin yang matang dengan anggota yang masih mentah dan defensif sangat jauh dari mudah ketimbang punya pemimpin yang mentah tapi anggotanya sudah matang. Dan saya rasa banyak juga yang pernah mengalami hal yang serupa.

Ah, langsung sajalah saya membahas masalah banjir ini. Lagi-lagi sebelumnya saya ingin menegaskan bahwa ini dari sudut pandang saya pribadi. Jadi nantinya jika ada hal-hal yang tidak sesuai mungkin kita lebih bisa saling berbagi pendapat.

Saya akan mulai dengan pendapat: pemerintah itu bukan Tuhan, atau Dewa.

Ya, saya rasa sudah bukan saatnya lagi kita menggantungkan masalah itu hanya pada pemerintah saja. Saya bahkan cukup prihatin dengan banyak kritik pedas pada pemerintah. Karena ya, tolong kita sama-sama akui bahwa kita pun belum tentu bisa lebih baik.

Saya bahkan lebih merasa bahwa seharusnya kita lebih banyak mengevaluasi diri kita sendiri dulu sebelum beralih ke sesuatu yang lebih tinggi.

Misalnya; hitung sampah harian yang kita produksi sendiri setiap harinya, periksa lagi diri kita sendiri berapa kali kita membuang sampah sembarangan, berapa kali kita merasa peduli untuk membuangkan sampah orang lain pada tempatnya? Lalu, lihat bangunan milik kita, seberapa besar tanah yang kita sisakan untuk resapan air?

Terutama untuk urusan bangunan yang juga masih berhubungan dengan disiplin ilmu saya, saya merasa butuh untuk membahasnya.

Seorang dosen saya pernah berkata bahwa seharusnya masing-masing petak hunian menyediakan 40-70% resapan. Resapan ini bukan hanya bisa berfungsi sebagai resapan air, tapi juga untuk hijauan.

Salah satu faktor utama dari meluapnya sungai adalah banyaknya buangan air hujan dari bangunan-bangunan yang tidak punya resapan air sendiri. Padahal jika semua bangunan berpikiran sama, apalagi selokan-selokan yang membawa air adalah selokan beton, aliran yang dibawa akan sebegitu derasnya masuk sungai. Jadi jangan heran jika sungai begitu mudah bertambah debitnya saat hujan mulai datang.

Dari apa yang pernah saya pelajari, seharusnya masing-masing tanah bertanggungjawab atas semua air yang jatuh di tanahnya sendiri. Dan karena itu butuh disediakan resapan di setiap petak tanah.

Maka dari itu ketika ada komentar-komentar masalah kerugian perkantoran, atau pusat perbelanjaan atau rumah-rumah, saya nggak serta merta merasa kasihan. Ayolah, kita sama-sama evaluasi dulu hunian kita. Seberapa besar yang kita sisihkan untuk dijadikan resapan. Dalam hal ini, bukan sepenuhnya salah pemerintah, tapi kita sendiri yang sejak awal menginginkan rumah yang demikian.

Nah, itu satu contoh.

Pemerintah juga punya penanggung jawab pembangunan bernama Dinas Pekerjaan Umum.

Lebih jauh, segala keputusan pembangunan, bahkan ijin ada di pemerintah. Lalu yang kemudian patut dipertanyakan, seberapa kompeten kah si pembuat keputusan itu? Yang saya dengar langsung dari beberapa orang proyek tentang IMB (ijin mendirikan bangunan), yang namanya ijin bisa dengan mudah diperjualbelikan.

Padahal pemerintah punya SNI (Standar Nasional Indonesia) masalah pembangunan. Tapi siapa sih yang benar-benar peduli untuk membangun sesuai dengan SNI? Siapa sih yang benar-benar menghitung proporsi semen-pasir-batu untuk bikin beton? Secara praktik itu nggak pernah benar-benar dilakukan. Itu hanya sebatas tulisan di atas kertas.

Tapi lagi-lagi, bukan pemerintah saja yang harus disalahkan, tapi juga pihak yang akhirnya mau membeli ijin tersebut.

Jadi saya rasa, bukan masalah fisik yang menjadi kuncinya disini. Tapi moral manusia-manusianya yang harus direfresh kembali sehingga lebih peduli dan sadar diri; baik pada lingkungan dan manusia di sekitarnya.

Pun saya bukan orang yang telah sampai ke tahap peduli dan sadar diri, tapi dengan menuliskan ini saya punya harapan agar kalian yang telah mencapai tahap itu bisa menyadarkan saya untuk lebih baik.

Dan, ada prinsip sederhana yang mungkin bisa membuat kita selalu teringat pada hal remeh apapun.

Jangan lah kita merugikan makhluk lain.

Enam kata yang jika sungguh-sungguh kita imani akan sangat membuat dunia ini lebih baik. Ya, walaupun kita mungkin tidak bisa membantu orang lain, tapi paling tidak kita nggak merugikan mereka (secara langsung maupun tidak), tidak memperparah keadaan. Barulah jika kita telah benar-benar tidak merugikan orang lain, kita bisa mulai ikut membantu mereka. Sederhana ya. Tapi sayangnya banyak hal sederhana yang begitu susah untuk diwujudkan.

Dari apa yang saya sampaikan, bukan berarti saya juga setuju saja bahwa pemerintah boleh begitu saja lepas tangan dari masalah yang sedang berkembang sekarang. Urusan banjir ini memang banyak yang harus diurusin, terutama saat terjadi banjir, banyak yang ternyata mengatakan bahwa pemerintah kurang tanggap. Yah, itu hanya pendapat saja. Saya juga tidak benar-benar tahu seperti apa isi kegiatan, pemikiran, diskusi, dan perdebatan di dalam pemerintahan itu sendiri. Lagi-lagi, ini hanya pendapat saya sebagai orang yang beberapa kali melihat kejadian, mendengar di beberapa tempat, dan membaca di media massa.

Dan begitu lah, banjir itu tidak sepenuhnya bencana, ia bisa lebih diprediksi, diatur, dicegah, dan diatasi. Meski tidak dalam waktu singkat tentunya. Nah, setelah kita berusaha begitu keras untuk mencegahnya namun tetap terjadi juga, mungkin itu baru yang disebut bencana.

Salam…

wordsflow