Wacana (ii): RUU Kebudayaan

by nuzuli ziadatun ni'mah


Pagi ini saat membaca KOMPAS, saya menemukan wacana untuk merancang RUU Kebudayaan oleh pemerintah. Komentar pertama saya? Seperlu itukah untuk membuat UU Kebudayaan?

Saya kira, ada hal-hal yang sebenarnya justru luput dari perhatian. Judul RUU itu saya bagi saya sudah menimbulkan perdebatan. Jika kita membicarakan kebudayaan, lantas yang mana yang akan menjadi fokus perhatian di dalam isi undang-undangnya? Dalam berita yang hanya dituliskan tiga kolom tersebut, disebutkan bahwa yang menjadi fokus utama dalam pembahasan RUU adalah tentang produk budaya dan pemajuan budaya.

Mari kita bahas satu per satu mulai dari kebudayaan, produk budaya, dan pemajuan budaya.

Saya pikir, sangat perlu memahami bahwa kebudayaan itu sangat dinamis dan berkembang dari waktu ke waktu. Pengertian terhadap kebudayaan bahkan mengalami perkembangan. Agaknya pemberian nama Undang-Undang Kebudayaan menjadi sangat penting di sini. Kebudayaan memiliki unsur-unsur yang harus diuraikan dan dijelaskan. Kebudayaan yang mana kah yang dimaksud oleh pemerintah? Apakah kebudayaan secara umum atau hanya unsur-unsur tertentu saja.

Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa yang akan diatur bukan tentang nilai-nilai budaya, sehingga kemudian saya pikir menjadi tidak cocok untuk menamakannya sebagai Undang-Undang Kebudayaan. Berat men menamakan sesuatu dengan konsep besarnya sementara yang dibahas hanya seputaran produk budaya.

Yang kedua terkait produk budaya.

Saya pikir negara dan masyarakat kita latah dengan produk kebudayaan. Setahu saya, produk kebudayaan adalah buah intelektualitas masyarakat setempat, yang sebenarnya bukan cuma urusan fisik saja yang menjadi pokok perhatian. Tapi juga nilai dan proses.

Teringat pada suatu malam saya pernah berdiskusi dengan seorang desainer kebaya di Jogja yang sudah melanglang buwana di dunia kebaya sejak masih muda. Bu Ninis sempat menceritakan bahwa kadang kita terlalu meributkan masalah hak paten atau hilangnya produk budaya, tapi lupa untuk mendefinisikan. Ibunya yang memiliki fokus perhatian ke kebaya Jawa berkali-kali mengatakan bahwa kita sendiri selalu lupa untuk mendeskripsikan budaya dan atau produk budaya kita sehingga kita kehilangan arah karena hanya bermodal menggebu-gebu saja tapi tidak paham dengan hal yang ingin dibela. Deskripsi terhadap produk budaya ini juga tidak bisa dilakukan hanya satu kali dan sudah. Setiap produk akan selalu juga berkembang setiap waktu. Misal dalam kasus kebaya ini, ibunya sempat berkata bahwa yang menjadikan suatu produk budaya itu memiliki nilai adalah proses, filosofi, dan bentuk. Nggak masalah kebaya kita atau batik kita diklaim oleh negara lain, pada dasarnya yang membuat produk budaya itu berbeda adalah pada nilai yang terkandung di dalamnya.

Ketiga, pemajuan budaya.

Saya masih belum paham dengan maksud pemajuan budaya di sini. Mungkin karena ini masih merupakan artikel pertama yang muncul di media publik, sehingga butuh penjelasan lebih lanjut tentang hal ini. Tapi saya pikir, agak aneh untuk meng-undang-undang-kan pemajuan budaya. Saya masih meyakini bahwa kebudayaan harus berkembang sesuai dengan kemampuan masyarakat yang menggunakannya, entah akhirnya mereka memutuskan untuk mengikuti campur tangan masyarakat luar atau tidak.

Sebenarnya, saya pribadi turut menyayangkan jika kearifan lokal turut hilang dan bahwa produk budaya sudah tidak lagi ada. Tapi saya pikir caranya bukanlah dengan membuat Undang-Undang Kebudayaan. Ada cara-cara lain yang harusnya lebih sesuai. Toh kebudayaan nasional itu apa sih? Saya tahunya kebudayaan itu ya masing-masing di daerahnya dengan kekayaan budaya yang kadarnya juga berbeda-beda.

Nah, perkara melestarikan atau apa itu, saya pikir lebih cocok dengan menggunakan jalur akademis atau penelitian. Ya sudah kalau kebudayaan itu berkembang dan menghilangkan kebudayaan sebelumnya lantas kenapa? Manusia pun butuh berkembang untuk bisa bertahan sesuai dengan jamannya. Yang menjadi masalah adalah jika jejak sejarah itu tidak dikenali oleh setiap pelakunya, semacam saya dan Anda sekalian. Tapi apa kemudian caranya adalah dengan membuat Undang-Undang Kebudayaan? Saya pikir memperkaya studi tentang bangsa sendiri jauh lebih penting. Justru kemudian yang harus dikaji adalah masalah metode pembelajarannya.

Salah-salah, Undang-Undang Kebudayaan bisa jadi malah akan mematok suatu bentuk kebudayaan ke bentuk yang konstan untuk kemudian menjadi benda mati saja, tak bernilai, hanya rekaan semata.

Hemm, singkat sih tulisan ini. Nanti saya perkaya lagi kalau saya sudah belajar lebih banyak dan sudah lebih banyak artikel di koran yang bermunculan. Sebenernya pengen nulis tentang tax amnesty, tapi belum paham-paham banget, hahaha. Jadi nanti saja.

wordsflow