Epistemologi, 212, Marxis, dan Referendum Papua (ii)

by nuzuli ziadatun ni'mah


Babak kedua. Entah bakal jadi berapa tulisan ini nanti, hahaha.

212

Sudah lama laman akun sosial media menjadi memuakkan. Setiap membuka semakin muak melihat tulisan-tulisan yang hanya modal share-click dengan topik yang sesederhana memilih warna lipstik (meski oke, buat beberapa orang ini tidak sederhana), hingga hal-hal berbau SARA. Kemuakan ini jelas tidak hanya saya rasakan seorang, banyak orang yang merasakan hal yang sama, tentu dengan respon yang berbeda-beda. Dan di sinilah saya, berupaya memberi respon atas kemuakan itu.

Tentunya sudah banyak orang yang unfriend beberapa ‘teman’ di akun Facebook-nya karena dirasa terlalu radikal. Beberapa melakukannya justru karena dianggap orang lain nggak peduli agama, dan komunis. Well, realitas palsu bernama internet tentu semakin menggila dan mengerikan dari hari ke hari, dan tentu saja, hal itu berpengaruh dan tidak berpengaruh dalam realitas kita yang sesungguhnya. Nanti coba saya ceritakan maksud saya.

Kasus berjudul penistaan agama ini sangat menarik sebenarnya, karena realitas palsu mampu mempengaruhi realitas faktual dan bahkan menciptakan berbagai konflik turunan hanya dalam waktu singkat. Dengan curangnya, saya selalu menempatkan diri di luar batas konflik itu berlangsung. Bukan karena masalah keberpihakan, ini soal keseriusan saya menempatkan diri dalam satu pijakan final. Finalitas itu mematikan, karenanya saya tidak mau.

Oke, barusan pembenaran. Sila diabaikan.

Tapi begitulah, saya lebih suka melihat peristiwa itu sebagai sebuah rangkaian yang tidak putus, kumpulan relasi yang saling singgung bersinggungan, rangkaian ideologi yang saling bersinggungan dan kadang berbenturan, rangkaian motif dan tujuan, yang pada dasarnya, tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Tuhan dan manusia itu sendiri.

Saya ingin memulai cerita ini dari belakang, justru tidak dari mulanya, karena yang belakang ini lebih menarik untuk diperhatikan. Laman Facebook dan Instagram saya ramai dengan foto-foto jama’ah dari Ciamis yang berjalan kaki ke Jakarta. Bagi sesama muslim, tentu saja hal ini sangat menyentuh. Begitu pula begitu banyak orang dari jama’ah-jama’ah lain di seluruh negeri yang mencoba untuk turut berpartisipasi dalam memeriahkan event 212 ini. Saya pribadi tidak ambil pusing tentang siapa orang-orang ini, membawa bendera FPI, NU, atau Muhammadiyah, apakah kemudian FPI menguasai Indonesia atau sebagainya, tidak seberapa penting di pikiran saya. Yang lebih membuat saya berpikir adalah perihal bagaimana aksi kecil di laman Facebook mampu memobilisasi massa sebanyak itu di hari ini dengan lebih tertib dari setiap upaya pengaturan yang selama ini ada?

Isu agama sudah marak belakangan ini, lebih marak dari isu HAM. Apalagi jika membicarakan pelanggaran HAM yang dibarengi isu agama, maka teriakannya akan semakin seru. Saya pribadi prihatin karena arogansi umat yang mengaku Islam di negeri ini masih terus ada dan justru saya pikir semakin menguat. Hal semacam itu, dianggap beberapa orang yang sadar sebagai sebuah kekuatan, bahwa massa bisa digerakkan oleh isu HAM dan agama adalah hal yang banyak disadari oleh pihak-pihak yang menerapkan kepengaturan di negeri ini.

Tidak salah jika kemudian pembaca menganggap tulisan ini hanya bualan, tapi saya pikir, dalam aksi damai ini ada kepengaturan yang diselipkan. Pengalaman akan terjadinya genosida masa PKI memberikan gambaran yang jelas, bahwa doktrin bisa dijejalkan di dalam pikiran seseorang melalui pemaksaan atau upaya yang lebih halus lagi. Manusia memiliki prioritas dalam hidupnya, dan begitu prioritas ini diketahui, setidaknya jalan untuk menerapkan kepengaturan itu bisa ada.

Saya melihat bahwa prioritas, bersifat relatif tergantung pada bagaimana cara seseorang memandang hidup. Sebagaimana saya tulis di tulisan sebelumnya, saya pikir hampir semua manusia juga mengalami kegamangan yang sama dalam memandang apa ‘kebenaran’ itu, dan bagaimana menemukan kebenaran itu sebagaimana ia menyatakan dirinya. Filsuf sudah berupaya sedemikian rupa hingga Heidegger mencoba menyeret kita pada konsep Ada-nya yang njlimet itu, hingga hanya sedikit manusia yang mau mencoba menelaah dan menjadikannya bagian dari keresahan hidupnya. Maka, tanpa mengesampingkan fakta bahwa sejatinya semua manusia bisa berpikir dan menentukan pilihan, ada beberapa manusia yang tidak cukup mampu untuk melawan kekuatan dominan.

Saya teringat cerita dalam babak Ramayana, ketika Kumbokarno berupaya untuk tetap bertahan di Alengka demi membela negaranya. Maka begitu juga cara saya melihat umat Muslim yang berbondong-bondong di hari ini ke Monas untuk shalat Jum’at. Sebagian dari mereka, terutama saya menyoroti kisah jama’ah dari Ciamis, sebagai umat yang membela agamanya karena sebagaimana yang mereka lihat, agama Islam patut untuk dibela. Di sisi lain, ada umat Muslim yang lebih memilih bersikap sebagaimana Wibisana menyikapi Bharatayudha, bahwa kebenaran harus ditegakkan, maka orang-orang ini menyingkir ke pinggiran untuk membiarkan kasus ‘penistaan agama’ ini memunculkan kebenarannya sendiri, dan semoga saja proses hukum bisa membawa ke sana.

Ada selipan pertanyaan mungkin, mengapa saya justru menganalogikan dengan cara yang agaknya terbalik demikian?

Pertama, kasus ini mencuat ke publik karena alasan politik. Banyak teman-teman saya yang sudah bercuap-cuap untuk menjelaskan bahwa jika saja Ahok bukan calon gubernur DKI maka akan lain cerita. Urusan politik, demikian membutuhkan massa untuk menjadi sesuatu yang memiliki kekuatan, karenanya butuh publikasi dan penyebaran ke berbagai kalangan. Tapi, banyak yang tidak sadar, atau kalau bukan malah karena mereka menyadarinya, bahwa tafsir setiap orang akan beragam terhadap dipublikasikannya berita Ahok ini. Demikian, maka sejak dipublikasikan, isu ini membelah masyarakat melek internet ke dalam beberapa kelompok.

Saya pribadi mengagumi Al-Qur’an, kalaupun masih belum menjalankan dengan baik isinya. Mendengar ada orang lain yang mencoba menggunakan Al-Qur’an untuk tujuan-tujuan politik memang menyebalkan. Tapi saya lebih sedih karena saya merasa melihat kemunafikan yang lebih banyak di kehidupan sehari-hari dari sekedar urusan menyebut Al-Maidah ayat 5. Saya kurang mampu memahami cara berpikir orang-orang yang berteriak-teriak panas baik di internet, hidup sehari-hari, atau di Monas hari ini mengenai kasus ini. Hanya saja saya masih dalam pertanyaan mendasar, apakah benar perkataan Ahok masuk ke dalam kategori penistaan agama?

Seorang ulama mengatakan bahwa Tuhan tidak perlu dibela, Dia bisa melakukan segalanya tanpa butuh manusia. Lalu orang lain juga berkata, jika Islam tidak dibela, hari ini kita masih menyembah berhala.

Dua hal itu, berada pada dasar pemikiran yang berbeda, karenanya tidak bisa diperdebatkan. Kalimat pertama tentu menjadi kebenaran jika kita percaya Tuhan maha mengendalikan. Pernyataan kedua juga tidak salah, bahwa Nabi Ibrahim dengan segala daya upayanya berusaha menegakkan Ka’bah dengan perjuangannya yang begitu keras. Tapi menempatkan perdebatan tersebut ke konteks Ahok justru menjadi terlalu hiper-realis jika dibandingkan dengan kenyataannya. Lha mereka yang mengaku membela Islam saja menempatkan agama sebagai alat untuk melawan politik Ahok. Sama saja jadinya, dua-duanya menempatkan agama sebagai alat politik. Tidak ada yang spesial dari aksi hari ini, kecuali bahwa ada umat yang rela jauh-jauh berjalan kaki demi Tuhan-nya.

Suatu saat saya sempat melihat meme tentang Cak Nun yang berkata bahwa, “Siapa bilang gubernur itu pemimpin? Dia hanya petugas yang ditugasi negara untuk memastikan daerahnya sejahtera. Dia itu pelayan.” (tulisan aslinya nggak begini, nanti cari sendiri saja ya). Demikian, maka konsep pemimpin ini juga membingungkan dan tidak secara menyeluruh orang berada pada pemahaman yang sama. Maka memberikan penilaian kepada orang-orang tidak ikut aksi atau tidak peduli sebagai muslim yang membela kafir, atau justifikasi lain justru menunjukkan bahwa dirinya kurang mendalami manusia lainnya.

*

Lanjut postingan selanjutnya,

wordsflow